Rencana Mogok Kerja di BUMN Diduga Dihalangi

Sejumlah serikat pekerja BUMN yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja (Geber) BUMN mendugaada upaya yang menghalangi pekerja BUMN untuk ikut dalam mogok kerja nasional 2013. Menurut koordinator Geber BUMN, Achmad Ismail, ada beberapa modus yang dilakukan. Pertama, pengurus serikat pekerja di beberapa BUMN dikriminalisasi. Seperti yang dialami pengurus serikat pekerja di PT ASDP dan Petrokimia Gresik.

»»  READMORE...

Pensiunan Mobil Oil Gagal Dapatkan Dana Pensiun

Susunlah surat gugatan Anda dengan cermat. Telitilah sebelum menggugat. Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun surat gugatan berdampak pada putusan majelis hakim. Contoh saja kasus lama, yaitu sengketa hak cipta antara Inul Vizta dengan YKCI. Inul Vizta berhasil lolos karena majelis hakim menerima salah satu eksepsi Inul Vizta, yaitu obscur libel.

»»  READMORE...

Karyawan Pertamina Gugat UU Ketenagakerjaa

Sembilan pegawai PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) mengajukan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait kondisi perusahaan pailit. Mereka adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi. 

»»  READMORE...

Menakertrans Minta Pemda Serius Perhatikan Keselamatan Kerja

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengimbau Pemda agar memberi perhatian khusus terhadap pelaksaaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di wilayahnya. Menurut Muhaimin, selama ini tingkat kepedulian Pemda terkait K3 tergolong rendah.

»»  READMORE...

DIREKSI BUMN: Iqbal Latanro Jadi Dirut Taspen

BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Iqbal Latanro sebagai Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero). Pengangkatan mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. SK-236/MBU/2013, pada 1 Mei 2013.

»»  READMORE...

Dirut Baru Taspen akan Buat Pelayanan One Stop Service

JAKARTA – okezone.com, Direktur Utama (Dirut) baru PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro mengatakan, pihaknya akan memberikan mekanisme pelayanan one stop service. Hal tersebut untuk membuat Taspen lebih baik dalam hal sistem mekanisme pelayanan.

»»  READMORE...

Dahlan: Taspen Harus Berikan Kredit Murah Pensiunan

JAKARTA - okezone.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menunjuk mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Iqbal Lantaro menjadi Direktur Utama Taspen dikarenakan Iqbal mempunyai misi yang besar untuk Taspen.

»»  READMORE...

Masuk BPJS, Iqbal Janji Taspen akan Terapkan GCG

JAKARTA - okezone.com, eberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilebur dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. Penggabungan ini dilakukan agar terdapat peningkatan jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Direktur Utama (Dirut) PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, pihaknya siap melebur Taspen dalam BPJS. Menurutnya, peleburan ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan peningkatan jaminan sosial.

»»  READMORE...

Iqbal Latanro Jadi Direktur Utama Taspen

JAKARTA, KOMPAS.com - Iqbal Latanro, mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) kini memiliki karir di industri keuangan lagi. Setelah 10 tahun memimpin BTN, Iqbal kini didapuk menjadi Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero. Corporate Secretary Taspen Sudiyatmoko Sentot mengatakan Iqbal membenarkan kabar tersebut. Saat ini, Iqbal telah resmi menjabat sebagai Direktur Utama Taspen sejak 1 Mei 2013. "Iya, sudah sejak kemarin menjadi Direktur Utama Taspen," kata Sentot kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (2/5/2013).

»»  READMORE...

SEKATA MENOLAK PENGALIHAN THT KARYAWAN BUMN

Menanggapi ketidakpastian pengalihan THT pegawai BUMN kepada perusahaan asuransi lain, maka SEKATA mengambil sikap awal menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI melalui suratnya tanggal 9 April 2013 Nomor : SRT-09/DPP-SEKATA/042013 yang berbunyi:

»»  READMORE...